Siaran Pers MPBI – 16 Januari 2013

Sekitar tujuh ribu buruh dibawah payung MPBI-KSPI-FSPMI kembali turun melakukan aksi damai di Ibu Kota yaitu di : Polda Metro Jaya, Kementrian ESDM, Kementrian BUMN dan Kementrian Tenaga Kerja& Transmigrasi. Aksi unjuk rasa dilakukan karena kenaikan UMP/UMK 2013 yang harusnya dinikmati sebagai hasil perjuangan panjang pada tahun 2012 tapi dihadang oleh beberapa kebijakan yang provokatif.

Pengusaha melalui Apindo/Kadin melontarkan issue Penangguhan Upah ribuan perusahaan di KBN Cakung dan Jawa Barat sampai ancaman PHK jutaan buruh. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan yang kontroversi dengan menaikkaan Tarif Dasar Listrik (TDL) bagi pengguna listrik 1300 Watt. Sementara itu, pelanggaran peraturan mengenai outsouricng masih terjadi. Perusahaan BUMN seperti PT PLN banyak menggunakan tenaga alih daya ( outsourcing ) yang melanggar undang undang. Kondisi ini diperparah dengan adanya Pembiaran aksi Premanisme di KBN Cakung maupun Bekasi.

Melihat 4 (empat) permasalahan besar diatas maka dengan ini MPBI menyatakan sikap :

1. Terkait Penangguhan Upah secara kolektif dan ancaman PHK jutaan buruh oleh Apindo /Kadin adalah upaya “jahat” para pengusaha nakal untuk tidak membayar UMP/UMK 2013 dengan mengabaikan aturan hukum Permenaker no 231/ 2003 dimana dipersyaratkan minimal ada : a. Laporan keuangan ( kerugian minimal dua tahun berturut turut ); b.Audit dari akuntan publik ;c .serta Persetujuan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Tindakan ribuan perusahaan yang meminta penangguhan secara kolektif lewat Apindo /Kadin adalah tindakan Provokativ , menyesatkan dan melawan hukum serta tindak ke jahatan /kriminal agar bisa membayar upah dibawah ketentuan normatif .Langkah Apindo /Kadin yang boikoit /tidak mau lagi masuk tripnas adalah karakter yang egois serta mau menang sendiri karena selalu mengancam ,membayar upah murah dan memakai pekerja outsourcing diluar aturan hukum.Wakil Apindo Pusat ikut dalam pembahasan Permenaker no 12 tahun 2012 tentang pengaturan alih daya serta Permenaker no 13 tahun 2012 yang jadikan acuan perhitungan KHL 2012 dan UMP/K 2013 oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten-Kota.

2. Terkait rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 1300 Watt keatas sebesar 15 % mulai Januari 2013 akan berdampak bagi buruh dan kenaikan upah minimum jadi sia-sia karena :

a. Mayoritas kontrakan buruh menggunakan listrik 1300 Watt buruh akan mengalami kenaikan pembayaran listrik bulanan Rp. 25.000 – Rp. 30.000/bulan, juga memicu termasuk pemilik rumah kontrakan akan menaikkan harga sewa kontrakan Rp. 50.000 – Rp. 100.000 / bulan. Bila dihitung buruh harus membayar kenaikan biaya sebesar Rp. 125.000 atau 25% dari kenaikan upah minimum sebesar Rp. 500.0000 / bulan, dengan kata lain daya beli buruh turun 9 % dari kenaikan 30% upah minimum itu baru dihitung 2 item saja.

b. Kenaikan TDL sebesar 15 % menjadi biaya perusahaan yang paling mudah adalah menekan biaya buruh dan melebur menjadi 1 nilai kenaikan upah minimum yang diterima buruh. Jadi upaya pemerintah menaikkan upah minimum 2013 sebesar 30% – 40% dengan tujuan memperbaiki daya beli buruh dan kesejahteraan buruh adalah kebohongan dengan menaikkan TDL sebesar 15 %.

3. Di BUMN PT PLN mengalihkan pekerjaan pada PT MKM,PT MIU,PT JASCO,PT ARCAMAS di wilayah DKI dan Jawa Barat untuk pekerjaan admininstrasi,gangguan teknis,pencatat meter. Setelah bekerja lebih dari 5 sampai 15 tahun status pekerjaan tidak jelas,upah THR dibayar tidak sesuai dan minim Jaminan Sosial ,mereka berjumlah lebih 1.500 orang nasibnya tidak jelas walau mereka bekerja sebagai tenaga profesional yang membawa nama baik PT PLN .Ini jelas tidak adil saat PT PLN akan menaikkan tarifnya tapi buruh alih dayanya statusnya tidak jelas.

4. Tindakan pembiaran oleh aparat Kepolisian atas adanya Premanisme di Bekasi dan KBN Cakung

a. Pada 19 November 2012 didepan PT Samsung berkumpul lebih dari 400 ( empat ratus ) orang mengatasnakamakan Masyarakat Bekasi Bergerak (MBB) kabarnya dikoordinir oleh para kepala desa dan pengelola limbah pabrik dan aparat kepolisian lebih 3 ( tiga ) kompi berada didalam lingkungan PT Samsung. Pukul 15.00 sore mereka diangkut Koasi dan membawa benda seperti balok ,bambu dan senjata tajam dengan kawalan aparat kepolisian berupaya mendatangi Omah Buruh Bekasi di Kawasan EJIP sepanjang jalan memaksa para anggota FSPMI yang memakai Jaket untuk melepaskannya dan beberapa anggota FSPMI yang terluka terkena senjata tajam .Aparat kepolisian terkesan melakukan pembiaran atas tindakan premanisme.

b. Pada 9 Januari 2013 di KBN Cakung dideklarasikan Masyarakat Peduli Industri yang kabarnya siap mengamankan aksi aksi buruh di KBN Cakung terkait tuntutan Upah Buruh

Adanya empat hal besar diatas maka dengan ini MPBI-KSPI –FSPMI akan melakukan perlawanan atas tindakan arogan Pengusaha dan Pemerintah dalam bentuk :

1. Membuat “Posko Pengaduan Upah “di seluruh Indonesia mulai 15 Januari 2013 atas tidak dibayarkannya UMP/UMK 2013 serta mendesak para Gubernur seluruh Indonesia agar tidak mengabulkan penundaan upah yang tidak sesuai aturan hukum Permenaker no 231/ 2003 dan akan melaporkan para pengusaha nakal pada aparat hukum karena membayar upah dibawah ketentuan adalah tindakan kriminal/kejahatan sesuai UU no 13 tahun 2003 Pasal 185 jo Pasal 90 UUK dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

2. Menolak rencana pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik ( TDL ) mulai Januari 2013 dan mendesak pemerintah agar mendorong PLN tidak memakai Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan mengganti dengan Batu bara atau energi lainnya seperti Panas Bumi ,Air dll yang lebih murah.

3. Menuntut agar para pekerja yang merupakan tenaga alih daya dari PT PLN dijadikan pekerja tetap dan diberikan Upah serta Jaminan Sosial layaknya aturan perundangan yang ada dan memberikan hak para pekerja untuk berserikat dan membuat Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) sebagai hak dasar pekerja yang merupakan Hak Azasi Manusia.

4. Hentikan Proses Pembiaran atas aksi Premanisme dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan dan menuntut Aparat Kepolisian bertindak Tegas atas keberadaan Preman yang terorganisir yang mengatasnamakan masyarakat dan meminta Kapolda Metro Jaya bertindak tegas pada Oknum Kepolisian di Jakarta Utara dan Bekasi yang patut diduga berkompromi dengan pengusaha nakal agar timbul konflik horizontal antara buruh dan masyarakat di sekitar kawasan industri di KBN Cakung dan Bekasi.

5. Akan terus mengorganisir Perlawanan bila 3 ( tiga ) permasalahan diatas tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah dengan Melakukan Aksi Damai puluhan ribu sampai Ratusan Ribu Buruh di seluruh wilayah Indonesia mulai bulan Januari sampai Maret 2013.

Kontak person media : Roni Febrianto (0818-965-660), Muhamad Rusdi (0812-8904-1000)

BATALKAN PHK TERHADAP SEKRETARIS SPEE FSPMI PT CENTRAL WIRE INDUSTRIAL (CWI) SURABAYA

Ratusan Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia(MPBI) Jawa Timur pada Kamis, 10 Januari 2013 ini menggelar unjuk rasa di  depan PT Central Wire Industrial(CWI) Jl Raya Rungkut Industri 17 A Surabaya  terkait pemecatan yang dilakukan perusahaan terhadap Sdr.Nuruddin Hidayat yang merupakan Sekretaris Serikat Pekerja Elektronik Elektrik(SPEE) FSPMI di PT CWI

Pemecatan tersebut tertuang dalam surat dari Pimpinan Perusahaan PT. Central Wire Industrial yang beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya 17-A, Surabaya Nomor : 001/SP/DIR/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 tentang pemberitahuan habisnya masa kontrak per tanggal 31 Desember 2012 yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor 034/CWI/HRD-PKWT/I/2012 terhadap Sdr. Nuruddin Hidayat yang menjabat sebagai  Administrasi Quality Assurance dimana yang bersangkutan mrp pengurus yang menjabat sebagai Sekretaris Serikat Pekerja Elektronik Elektrik(SPEE) FSPMI PT. Central Wire Industrial(CWI) Surabaya dan selama ini aktif di organisasi/serikat pekerja khususnya  lingkungan Perusahaan CWI diantaranya memperjuangkan pengangkatan pekerja menjadi berstatus tetap maupun memperjuangkan upah yang layak untuk buruh. Bahwa pemecatan  dengan cara tidak diperpanjangnya kontrak (PKWT) adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Nota Pemeriksaan Disnaker Kota Surabaya nomor: 560/4763/436.6.12/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Central Wire Industrial tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 pasal 59 ayat (1) huruf a, b, c, d; ayat (2) dan Kep. Menakertrans No. KEP.100/MEN/VI/2004 pasal 3 ayat (1), (2) dan pasal 13.

Tindakan tersebut menurut para buruh yang tergabung dalam FSPMI merupakan dugaan indikasi Pelanggaran UU 21/2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu: Pasal 28:Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk,menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukanmutasi;b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.Pasal 43:(1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Aksi hari ini ratusan buruh  mendesak kepada Pihak Perusahaan untuk:

1. Mempekerjakan kembali Sdr.Nuruddin Hidayat di posisi dan jabatan semula.
2. Mencabut surat pemberitahuan habisnya masa kontrak.
3. Memberhentikan HRD Perusahaan.
4. Agar upah dan hak-hak lainnya dari Sdr Nuruddin Hidayat tetap dibayarkan.

Surabaya, 10 Januari 2013

Danial Indrakusuma Menulis

Bila buruh tidak paham politik dan tidak berpolitik, maka buruh akan dipermainkan oleh politik. Bila ilmu politik dan politik semakin disembunyikan dari dunia kehidupan buruh maka semakin bodoh politik lah kaum buruh dan akan semakin mudah lah kaum buruh dibodohi. buruh sudah dibuat bodoh (secara politik) selama puluhan tahun oleh pemerintah Suharto, itulah mengapa kaum buruh sekarang hanya menerima keputusan politik elit dan mudah dipecah belah. Dan sekarang kaum buruh akan dibuat buta politik lagi, jangan sampai. Jangan pikir bila tidak berpolitik maka kaum buruh akan sejahtera. Masa lalu dan sekarang, yang membuat kaum buruh sengsara hanya dapat dipahami bila buruh belajar politik Belajar lah. Salah satu pengertian politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan. Apakah UU Ketenagakerjaan (yang merugikan atau menguntungkan kaum buruh) bukan produk politik? Apakah UMK/ UMSK bukan produk politi? Apakah kesejahteraan rakyat bukan produk politik? Apakah dibungkamnya rakyat (termasuk kaum buruh) bukan produk politik? Apakah UU SJSN/BPJS yang mempengaruhi kesejahteraan buruh bukan produk politik? Membiarkan kaum buruh bodoh politik adalah keji, tidak Islami.

Justru agar ada kedewasaan, maka buruh harus belajar politik dan berpolitik. Yang pasti: bila tidak belajar politik, maka buruh akan bodoh politik, itu logika sederhana; dan bila buruh tidak berpolitik (apalagi tidak belajar politik) maka buruh akan jadi permainan politik, akan jadi korban keputusan-keputusan politik yang menyengsarakan buruh, akan dibodohi secara politik, seperti sekarang ini.

Dan buruh menjadi tabu politik karena memang direkayasa seperti itu agar tidak merongrong pengusaha yang rakus dan pemerintah yang korup dan keji. Juga karena kepercayaan terhadap politisi bejat dan korup semakin menurun sehingga merembet menjadi tabu politik. Saatnya kita mengembalikan kepercayaan buruh pada politik karena dengan belajar politik dan berpolitik maka akan banyak keuntungan bagi buruh.